MEGA SEGERA BERTAUBAT

Siapa menabur angin, dia menuai badai. Begitulah ungkapan yang tepat bebera hari belakangan ini menyangkut pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati yang mengatakan bahwa nabi seorang pemimpin tapi bukanlah seorang sarjana. Dimana hal tersebut dimaksudkan Mega untuk mensikapi ketentuan calon presiden yang harus sarjana berdasarkan RUU Pilpres yang tengah di godok itu.

“Presiden dan Nabi, jelas beda konteks. Begitu juga soal kepemimpinannya. Memaksakan kehendak dengan mempersonifikasi diri dengan nabi, jelas harus dipertanyakan kadar pengetahuannya tentang keagamaan. Apa pun alasannya dia harus segera bertaubat,” tegas Syarief Hidayatulloh, Ketua Bidang Infokom Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) saat ditemui di kantornya.

Syarief yang juga mantan Tim Kampanye Mega-Hasyim di Pilpres 2004 lalu, sungguh menyayangkan pernyataan yang ceroboh tersebut. Statemen Mega itu bukan saja menjadi blunder politik bagi partai banteng bermoncong putih tapi juga sebagai bahan bargaining politik yang berbahaya bagi Pilpres 2009 mendatang.

Bahkan mantan pengurus PDIP ini mengingatkan semua pihak harus berhati-hati dengan statemen Mega semacam itu. Karena kuat disinyalir gerakan umat yang mempolitisir ucapan Mega akan berbenturan dengan umat Islam lainnya yang menentang ucapan tersebut.

Karena bila itu terjadi bukannya tidak mungkin akan menimbulkan benturan antara kaum muslimin. Ini berbahaya, maka dari itu dua kekuatan Islam terbesar di negeri ini diharapkan segera menyikapinya demi kemaslahatan umat. Jelas pernyataan tersebut menyinggung perasaan umat Islam Indonesia. Oleh karenanya segeralah Mega bertaubat.

Seperti dikutif sejumlah media, Ketua Umum PDIP Megawati ketika memberi sambutannya dalam pelantikan pengurus daerah Baitul Muslimin (Bamus) I Propinsi Jakarta dan peresmian Ponpes Mustofa (16/3) mengatakan bahwa seorang presiden tak harus sarjana. Alasannya nabi saja bukan sarjana. “Nabi saja seorang pemimpin , tapi nggak sarjana. Pemimpin jangan hanya dari kalngan elit saja. Itu kembali ke rakyat. Jangan hanya politisi itu yang mengusai elit saja.,” katanya seraya menegaskan, siapa yang berhak menjadi pemimpin negeri ini sesuai kehendak rakyat.

Dalam RUU Pilpres 2009 selain menyetujui calon presiden harus pendidikan seorang sarjana, ditetapkan juga 30% kursi sebagai syarat partai politik untuk dapat mencalonkan Capres-nya. Disamping mengalihkan ketentuan ET 3% menjadi, PT 2.5%. Padahal bukan rahasia umum lagi dimana dua ketentuan diatas tersebut merupakan upaya keras PDIP dan Partai Golkar demi memuluskan jalannya pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang.

Jika memang hal itu sudah menjadi ketentuan maka pada Pilpres 2009 nanti hanya aka nada tiga capres yang datangnya dari PDIP, Partai Golkar dan dari Gabungan Partai-lainnya. Dan buat masyarakat ketentuan itu menunjukkan pengebirian demokrasi yang sudah berkembang selama ini. Ini jelas semakin menunjukkan bahwa parpol besar hanya mementingkan kelompoknya saja sementara kepentingan rakyat dikorbankan (cuk)